Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Disepakati: 8 Tahun, Maksimal Dua Periode




Badan Legislatif (Baleg) DPR RI telah mencapai kesepakatan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat yang membahas revisi Undang-undang (UU) tentang Desa. Salah satu poin penting yang disetujui adalah perubahan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun, dengan batas maksimal dua periode.


Rapat pleno pembahasan tingkat I revisi UU Desa berlangsung di ruang rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (5/12) malam. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengarkan pandangan dari setiap fraksi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) ini.


Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa terdapat berbagai pendapat mengenai masa jabatan Kades, namun akhirnya diputuskan untuk mengambil jalan tengah. "Masalah jabatan karena dari teman-teman yang menghendaki mengusulkan 9x2 tahun yang lama 6x3, kami juga pemerintah (mengusulkan) 6x3. Tapi teman-teman dari desa mengambil jalan tengah mengusul yang baru 8×2, itu kita bicarakan aja nanti dalam DIM. Tapi kan karena namanya pembahasan kan terbuka untuk dia tergantung adu argumentasi nanti kan," kata Tito.


Sementara itu, Ketua Panja RUU Desa sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi atau Awiek, mengkonfirmasi bahwa telah disepakati masa jabatan kepala desa selama delapan tahun, dengan batas maksimal dua periode. "Ya Baleg raker dengan pemerintah menyetujui pembahasan persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Desa. Salah satu poin krusial adalah masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun maksimal 2 periode. Saya selaku ketua panja tadi memimpin rapat di Baleg dan diputus, diterima semuanya," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (7/2).


Meskipun telah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah, revisi UU Desa belum dapat disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/2). Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan bahwa RUU tersebut masih perlu melewati proses persetujuan tingkat II antara DPR dan pemerintah.


Puan juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sebelum rapat paripurna dimulai. Kedua pihak tersebut telah menyamakan pemahaman mengenai proses legislasi RUU Desa yang sedang berlangsung. "Dan perlu saya sampaikan bahwa tadi pagi pimpinan DPR, saya dan Pak Dasco mewakili pimpinan DPR yang lain sudah menerima perwakilan dari 21 organisasi perangkat desa yang menyatakan aspirasinya," kata Puan seusai rapat paripurna di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).


Dengan demikian, perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, maksimal dua periode, merupakan langkah signifikan dalam upaya penyempurnaan UU Desa yang sedang berlangsung.





Post a Comment

Previous Post Next Post